Kebijakan Sawit Indonesia, Partisipasi, Komitmen dan Apresiasi.

Sebagai salah satu negara agraris yang penting bagi dunia, Indonesia menghadapi kompleksitasnya sendiri. Faktor alam dan letak geografis yang sempurna, tidak selalu membuat sebuah bangsa tumbuh makmur dan sejahtera, tetapi jauh lebih penting adalah adanya kebijakan publik yang baik, yang mendukung dan mendorong masyarakatnya untuk mampu berdikari dan mampu mengembangkan dirinya sendiri menjadi sejahtera dalam akselerasi yang tinggi. Indonesia musti memiliki kedua-duanya. Alam yang kaya dan kebijakan publik yang baik.

Maraknya perkebunan sawit adalah refleksi dari kekayaan alam Indonesia dan kebijakan public yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi. Nilai ekonomis sawit dan adanya ketersediaan lahan untuk perkebunan dan pertanian telah mendorong para wirausahawan turun ke daerah-daerah pedesaan yang terisolir untuk membuka kebun-kebun sawit. Muncul maraknya perkebunan sawit itu adalah hasil dari kebijakan publik dari pemerintah yang diformulasikan sedemikian rupa untuk membangun daerah dengan misi meningkatkan ketahanan ekonomi daerah. Kebijakan publik ini juga menunjukkan keberpihakan pada sisi supply dan demand sehingga kebutuhan strategic nasional dalam hal pemanfaatan lahan untuk penciptaan lapangan kerja, energi terbarukan dan pertumbuhan ekonomi dari sektor perkebunan dan pertanian bisa tumbuh dengan cepat.

Perkebunan sawit adalah implementasi kebijakan pembangunan wilayah yang terisolir karena sifatnya yang massif yang membutuhkan lahan-lahan besar yang pasti hanya tersedia di daerah-daerah pedesaan, di daerah yang jauh dari skala keekonomisan investasi pada umumnya.
Kebijakan untuk membangun daerah pinggiran yang terisolir dan miskin infrastruktur jelas berbeda dengan membangun daerah perkotaan yang hampir sudah memiliki segalanya. Para wirausahawan konvensional menaruh investasi mereka di dua jenis pertimbangan taktis, yaitu wilayah psiko-konsumerisme di daerah perkotaan atau mendekati pemukiman yang sarat dengan ketersediaan tenaga kerja. Tetapi para wirausahawan yang patriotic mempertaruhkan investasi mereka di daerah yang tidak terdapat kedua-duanya. Para wirausahawan jenis patriotic inilah yang berani terjun membangun daerah-daerah terisolir yang harus dimulai dengan jibaku karena absennya akses jalan, air bersih, elektrifikasi dan komunikasi.

Membangun daerah-daerah yang terisolir musti dimulai dari inisiatif-inisiatif besar yang tidak hanya berupa gagasan namun tindakan praktis, yaitu kegiatan ekonomi produktif. Dengan kata lain, musti ada faktor pengungkit (leverage factor) yang benar-benar berada disana. Tantangan pembangunan daerah terisolir bukan hanya masalah infrastruktur, namun juga kesiapan dan mentalitas masyarakatnya. Dua hal ini membutuhkan keberanian para wirausahawan yang luar biasa. Bagaimana mereka melibatkan masyarakat setempat menjadi bagian dari upaya pembangunan itu sehingga bisa tumbuh sejahtera bersama. Pemberdayaan masyarakat menjadi kebutuhan yang serius untuk dipenuhi yang bisa berjalan parallel dengan tumbuhnya perekonomian di daerah itu.
Dengan pemikiran tersebut, sejujurnya saya kagum dengan keberanian perusahaan-perusahaan sawit yang membuka isolasi perekonomian terutama di Papua dan lainnya juga di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra.

Saya juga memahami bahwa saat ini, kebijakan demi kebijakan di sektor ini perlu disesuaikan dengan rencana target capaian Pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo. Memperhitungkan kondisi kekinian, pandangan dunia internasional dan sebagian anak-anak bangsa kita sendiri terhadap industri sawit masih ada yang perlu diluruskan, bukan hanya dengan statement tetapi dengan regulasi dan implementasi yang proporsional dan dengan melibatkan partisipasi publik terbuka.

Kebijakan-kebijakan musti dipantau agar terdapat implementasi yang baik, sehingga para wirausahawan itu bisa dilindungi, bisa ditegur atau diarahkan jika keliru dan bisa ditindak jika dengan kesengajaan menyalahgunakan hak dan kewajibannya.

Sawit adalah penyumbang devisa terbesar dari sektor perkebunan. Pemerintah perlu mengatur tata kelola sehingga mampu melindungi kepentingan strategic nasionalnya dengan baik. Berbagai kebijakan sinergis yang pada intinya adalah upaya anti deforestasi, ramah ketenagakerjaan dan zero burning dilahirkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Ketenagakerjaan, serta oleh Komisi ISPO. Memastikan lahan-lahan yang sudah diijinkan untuk kawasan APL adalah salah satu afirmasi penting untuk memberikan kepastian hukum pada industri sawit, sehingga tidak ada istilah deforestasi disitu. Kebijakan zero burning, harus diintegrasikan dalam manajemen perusahaan sawit dan ditegakkan oleh semua pemangku kepentingan sawit. Kebijakan Kementerian Pertanian melalui Dirjen Perkebunan dan Komisi ISPO juga perlu menjadi pijakan inheren dalam mendukung target-target strategik nasional.

Urgensi saat ini adalah peningkatan kredibilitas, kualitas dan kapasitas produksi sawit nasional. Dengan mengejar urgensi ini akan sekaligus tercipta multiplier effect pengembangan perekonomian daerah penghasil sawit. Dengan tiga hal tersebut, masyarakat daerah penghasil sawit akan tumbuh semakin sejahtera. Bukan hanya karena mereka bisa bekerja secara langsung di sektor sawit dan atau di industri turunannya, namun juga secara tidak langsung dengan munculnya para wirausahawan di berbagai sektor barang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan operasional perkebunan sawit. Efek domino ini tumbuh secara alami dan sebenarnya juga bisa ditumbuhkan secara cepat melalui program-program social reengineering.

Inisiasi memotret praktek-praktek baik di sektor perkebunan sawit yang dilakukan oleh Team LeadershipPark dan dibantu oleh Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian dan Komisi ISPO, ditujukan untuk menemukan hal-hal baik apa yang sudah dilakukan oleh perkebunan sawit. Semata-mata duntuk melihat bagaimana kebijakan dari pemerintah diimplementasikan ditataran praktis. Pada kenyataannya sebagian perusahaan itu memiliki komitmen implementasi yang kuat yang tidak hanya dilandasi oleh tuntutan kepatuhan terhadap regulasi, namun karena adanya dorongan manajemen professional.

LeadershipPark bersama dengan Komisi ISPO mengajak para pemangku kepentingan sawit untuk berpartisipasi aktif dan memberikan apresiasi terhadap pelaku-pelaku industri sawit dalam berbagai skala, baik skala perusahaan, swadaya kelompok masyarakat ataupun kebun individual milik petani sawit yang telah berkomitmen kepatuhan tinggi terhadap berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.  Karena kami yakin, partisipasi aktif bisa dibangkitkan dengan komitmen dan apresiasi.

Tentu misi kami untuk meningkatkan partisipasi aktif ini tidak akan berhenti sampai disini, tetapi akan kami lanjutkan terus menerus, meskipun tidak selalu mudah untuk memotret suatu fenomena dengan kacamata kepentingan bangsa, karena akan selalu ada sudut pandang kepentingan yang berbeda dan disuarakan dengan cara yang berbeda. Tetapi kami yakin, bahwa bagi Bangsa Indonesia, negara yang hampir menjadi negara maju, kita hanya bisa memilih satu dari dua pilihan strategik, tumbuh cepat untuk sejahtera atau tumbuh lamban karena ada kepentingan mempertahankan sebagian kemiskinan.

Salam leader

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *